ALJAZAIR DAN WAJAH BURUK DEMOKRASI

Aljazair, negeri yang terletak di kawasan Afrika Utara ini, merupakan salah satu negeri Islam yang penuh konflik. Perjuangan umat Islam di Afrika hingga saat ini masih belum berhenti. Negeri ini juga menjadi contoh bagaimana sistem ‘demokrasi’ menampakkan kebusukannya. Demokrasi yang diagung-agungkan sebagai sistem terbaik ternyata hanya omong-kosong. Negeri ini merupakan contoh bagaimana rekayasa kekerasaan terus berlangsung hingga kini untuk menyudutkan perjuangan Islam. Negeri ini juga menjadi saksi, bagaimana wajah ketakutan Barat melihat kemenangan perjuangan Islam.
Aljazair, yang sering pula disebut dengan nama Al-Jumhuriya al-Jaza’iriya ad-Dimuqratiya asy-Sya’biya, memakai bahasa Arab sebagai bahasa resmi, di samping bahasa Prancis dialek Barbar. Wilayahnya berbatasan dengan dengan Mali dan Niger di sebelah selatan; dengan Laut Tengah di sebelah utara; serta dengan Mauritania, Shara Barat, dan Maroko di sebelah barat. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Tunisisa dan Libya. Luas negara yang beribukota di Aljir ini adalah 2.381.741 km dengan penduduk berjumlah 28.207.200 orang (data tahun 1992/1993).
Secara historis, Aljazair memiliki sejarah yang cukup panjang; mengalami pasang surut peradaban. Sejak 40 SM, daerah ini telah diperintah oleh Bangsa Romawi; tahun 429 –534 dikuasai oleh Vandals; dan tahun 534-690 di bawah kekuasaan Bizantium (Romawi Timur) yang beragama Nasrani.
Islam masuk ke negeri ini pada akhir abad ke-7 M. Negeri ini mulai dijajah kolonial Prancis sejak tahun 1830 M sampai dimerdekakan secara simbolis tanggal 2 Juli 1962. Meskipun sudah merdeka, hingga kini pengaruh dan ketergantungan penguasa sekular Aljazair kepada Prancis masih sangat besar. Sementara itu, Islam masih tetap menjadi ideologi perlawanan terhadap Prancis; mengakar pada masyarakat Aljazair yang ditindas oleh penguasa boneka Prancis.
Islam masuk ke Aljazair pada saat Daulah Khilafah Bani Umayah, sekitar tahun 682 M. Diawali dari Tunisia, tentara Islam terus berdakwah dan berjihad, bergerak ke arah Barat. Sejumlah bangsa Barbar seperti Aljazair, Maroko, Libya, Maroko (wilayah Magribi) dibebaskan dari penjajahan Romawi, dan hidup di bawah naungan Islam yang damai. Islam mendapat sambutan yang luar biasa di daerah ini. Di samping membebaskan mereka dari penindasan Romawi, Islam menyeru mereka pada kalimat tauhid yang menyatukan seluruh suku bangsa di bawah ukhuwah Islamiyah. Mereka kemudian bergabung dengan tentera Islam dari Arab, yang kemudian secara gemilang menaklukkan Spanyol lewat Maroko.
Bersamaan dengan kemunduran Dunia Islam, penjajah Prancis masuk ke wilayah ini. Genderang jihad pun diserukan untuk mengusir penjajah. Perlawanan demi perlawanan terus berlanjut sampai kemudian Prancis harus mengakui kemerdekaan Aljazair pada tahun 1962. Namun, seperti negeri-negeri Islam lain, kemerdekaan ini menjadi semu, karena kemudian yang berkuasa di Aljazair adalah agen-agen Prancis sendiri. Aljazair kemudian menjadi negara sekular dengan sistem republik yang dipimpin oleh boneka dan kader-kader binaan Prancis.
Boneka-boneka Prancis ini kemudian menjadi penguasa-penguasa zalim yang menindas rakyatnya sendiri. Aljazair menjadi negara otoriter dengan partai tunggal FLN berkuasa dan mendominasi perpolitikan. Pergantian pemimpinan pun terjadi lewat berbagai gejolak dan berdarah. Pertama presiden Ahmad Ben Bella, kemudian digulingkan oleh Houari Boumediene dalam suatu kudeta militer Juni 1965. Setelah kematiannya, dia diganti oleh Chadli Benjedid. Sebagian besar pemimpin Aljazair berasal dari militer.
Dengan menjadi negara sekular, Aljazair menjadi negara yang sangat bergantung pada Prancis; terjerat dalam sistem sekular yang hanya menguntungkan negara asing dan para penguasa sekular. Penjajahan masih berlangsung. Aljazair kemudian menjadi negara yang berutang pada Prancis dan IMF. Tentu saja, sama dengan negeri-negeri Islam lainnya, IMF memaksa Aljazair melakukan liberalisasi radikal. IMF, seperti biasa, mengancam Aljazair: tidak akan diberikan utang kalau tidak mendevaluasi 50 persen uang dinarnya, menerapkan suku bunga rata-rata 33 persen, dan mengeliminasi subsidi makanan. Namun, perekonomian tetap saja terpuruk. Data tahun 1989, misalnya, menyebutkan bahwa 50 persen penduduk Aljazair usia produktif (sekitar 25 tahun) adalah pengangguran. Kebobrokan terjadi di hampir segala aspek. Korupsi terjadi di mana-mana.
Kondisi menyedihkan akibat sistem sekular ini mendorong munculnya gerakan-gerakan Islam yang menyerukan kembali ke jalan Islam. Sistem sekular dianggap telah gagal dan jalan yang menyelamatkan hanyalah Islam. “Islam adalah Solusi,” demikian opini yang dibangun oleh gerakan-gerakan Islam di Aljazair. Rakyat pun menyambutnya karena mereka menyaksikan dan merasakan sendiri, bagaimana sistem sekular gagal mensejahterakan rakyat. Tidak hanya itu, dengan sistem sekular ini, mereka dipaksa untuk melepaskan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Swt., yakni menjalankan syariat Islam. Padahal, Islam yang demikian mengakar dalam masyarakat Aljazair selama ini dengan tegas menuntut setiap Muslim untuk menerapkan syariat Islam sebagai bukti keimanan mereka. Apalagi negeri ini pernah merasa bagaimana indah dan sejahteranya hidup di bawah naungan Islam, yakni saat mereka menjadi bagian dari negara Khilafah Islamiyah selama berabad-abad.

Kegagalan Demokrasi
Bersamaan dengan perubahan konstelasi internasional, setelah runtuhnya Rusia, terjadi pula perubahan politik di Aljazair. Pemerintah Benjedid akhir tahun 1980-an menjanjikan kebebasan politik yang lebih luas dan menawarkan demokrasi untuk menanggapi ketidakpuasan rakyat. Beberapa reformasi politik yang dilakukan oleh Benjedid antara lain referandum nasional, revisi konstitusi pada tahun 1989 yang menghapuskan sosialisme Aljazair, mengakhiri monopoli FLN sebagai partai tunggal, dan menawarkan sistem multipartai. Puncaknya, pada 26 Desember 1991, Aljazair menyelenggarakan pemilu nasional multipartai pertama kali sepanjang 33 tahun sejarahnya.
Reformasi politik ini dianggap peluang oleh beberapa gerakan Islam, antara lain FIS, yang kemudian terjun ikut pemilu. Hasilnya mengejutkan banyak pihak. Meskipun sudah merekayasa pembagian distrik dan menahan pimpinan FIS, partai pemerintah FLN tetap saja kalah. FIS berhasil menang pada pemilu nasional putaran pertama. FIS berhasil memenangkan 47,54 persen suara atau mendapat 188 dari 231 kursi. Sisa kursi kemudian akan ditentutkan dalam pemilu putaran kedua yang diyakini banyak pihak kembali akan dimenangkan oleh FIS.
Kemenangan FIS ini tentu saja disambut sukacita oleh banyak kaum Muslim, terutama yang selama ini percaya pada jalan demokrasi untuk meraih kekuasaan. Bisa disebut, inilah kemenangan pertama gerakan Islam di seluruh dunia lewat sistem demokrasi. Di beberapa negara, gerakan-gerakan Islam yang ikuti pemilu hanya mendapat suara yang kecil. Di sisi lain kemenangan FIS ini menimbulkan kontroversi di kalangan kelompok sekular dan Dunia Barat. Mereka menganggap kemenangan FIS mengancam sistem sekular mereka. Mulailah muncul upaya-upaya untuk menggoyang kemenangan FIS. Lawan-lawan politik FIS menuduh FIS telah membajak demokrasi untuk membangun pemerintahan fundamentalis Islam yang anti demokrasi. Barat sendiri menunjukkan sikap standar gandanya. Tidak peduli bahwa FIS menang secara demokratis, pihak Barat mengecam kemenangan FIS sebagai ancaman terhadap demokrasi dan menunjukkan kekhawatiran mereka.
Tidak berhenti di situ, untuk mencegah kemenangan FIS, militer kemudian campur tangan. Lantas, dengan alasan untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas negara, militer mengambil alih kekuasaan dan menurunkan Presiden Benjedid. Suatu badan boneka militer kemudian dibentuk yang disebut Dewan Negara atau Dewan Keamanan Tertinggi. Mulailah terjadi penindasan terhadap FIS dan pihak-pihak yang dekat dengan FIS. Setelah memberlakukan keadaan darurat, hasil pemilu dibatalkan. Terakhir, FIS pun dinyatakan sebagai partai terlarang. Para pemimpin, anggota, dan orang-orang yang dicurigai sebagai anggota atau simpatisan FIS ditahan dan disiksa. Lebih dari 10.000 tokkoh Islam ditahan di kamp-kamp konsentrasi di Sahara; masjid-masjid serta pusat-pusat sosial FIS ditutup; aset-aset mereka disita; dan ulama-ulama yang kritis diganti dengan ulama-ulama binaan pemerintah.
Sementara itu, pemerintah Barat memilih diam seribu bahasa atau sedikit memberikan komentar. Jelas, mereka mendukung upaya pemberangusan FIS meskipun FIS nyata-nyata menang secara demokratis. Bagi Barat, demokrasi hanya berlaku kalau menguntungkan kepentingan mereka. Sebaliknya, kalau mengancam, demokrasi pun diberangus. Tidak hanya itu, pemerintah diktator yang otoriter pun didukung habis-habisan asal bisa mencegah munculnya kemenangan Islam. Hal ini merupakan bukti nyata kebohongan demokrasi yang dikampanyekan oleh Barat. Kebebasan yang diberikan demokrasi tetap memiliki syarat tunggal, yakni tidak menghancurkan sistem demokrasi dan kepentingan Barat!

Propaganda Menyerang Islam
Serangan terhadap gerakan Islam di Aljazair tidak hanya sampai di sana. Kemenangan FIS yang mengusung Islam ideologis-politis mengejutkan banyak pihak. Tentu saja, ini mengkhawatirkan penguasa boneka sekular dan pemerintahan Barat. Tokoh bisa ditangkap, partai bisa dibubarkan, tetapi pemikiran Islam sulit untuk dihilangkan. Karenanya, penguasa boneka dengan dukungan tuan-tuannya di Barat merancang bentuk propaganda untuk menyerang Islam ideologis dan politik, antara lain dengan melakukan pembantaian massal yang kemudian ditimpakan kepada kelompok Islam yang mereka tuduh radikal, seperti FIS. Hal ini penting supaya muncul rasa benci dan ketakutan terhadap pihak-pihak yang memperjuangan Islam yang politis dan ideologis. Penguasa Aljazair berusaha membangun citra negatif terhadap kelompok Islam dengan tuduhan teroris, militan, barbar, dan kejam.
Tuduhan pemerintah itu merupakan propganda untuk menyudutkan Islam. Pola-pola seperti ini banyak digunakan oleh penguasa sekular dan Barat: melakukan tindakan teror, kemudian menuduh kelompok Islam, atau membentuk kelompok yang mengatasnamakan Islam, kemudian melakukan teror yang ditimpakan kepada kelompok Islam. Hal yang sama terjadi di Aljazair. Salah satu peristiwa pembantain keji yang ditimpakan kepada kelompok Islam di Aljazair terjadi pada tanggal 28 sampai dengan 29 Agustus 1997. Lebih dari 300 orang terbunuh, sebagian besar adalah penduduk Sidi Rais dekat Sidi Moussa. SebagIan besar yang terbunuh adalah wanita (yang terlebih dulu diperkosa), anak-anak dan orang tua. Tubuh mereka kemudian dicincang dan dibakar. Sampai sekarang diduga sudah sekitar 150.000 korban yang terbunuh dalam rangkaian pembantaian ini.
Penguasa Aljazair menuduh kelompok Islam garis keras di balik pembantaian ini. Alasannya, kecewa dan frustasi setelah kemenangannya dibatalkan. Apalagi pemimpin mereka ditangkapi. Jelas, ini hanya propaganda musuh-musuh Islam saja. Terbukti, banyak kemustahilan kalau pembantaian tersebut dilakukan oleh kelompok Islam. Pertama, jelas Islam melarang segala bentuk pembantaian seperti itu. Islam mengharamkan pembunuhan terhadap rakyat sipil yang tidak berdosa, apalagi mayoritas mereka adalah Muslim. Jangankan membunuh, sebatas merusak pepohonan atau menghancurkan gereja dan tempat peribadahan agama lain pun, dilarang dalam Islam, bahkan dalam kondisi perang sekalipun. Jalan kekerasan seperti ini juga diharamkan oleh Islam untuk digunakan dalam rangka menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah. Rosullah saw. telah mencontohkan, tidak pernah menggunakan kekerasaan saat membangun negara Islam di Madinah. Jadi, mustahil kalau pembantain tersebut dilakukan oleh orang Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.
Bukti-bukti di lapangan pun penuh dengan keganjilan. Pembantaian tersebut, misalnya, terjadi di daerah yang justru dikenal sebagai pendukung kelompok Islam dan banyak memberikan kemenangan kepada FIS dalam pemilu tahun 1991. Mungkinkah, FIS membunuh pendukungnya sendiri? Keganjilan lain, tempat pembantaian berada di daerah yang dekat dengan markas militer dan dinas keamanan, antara lain dekat dengan daerah Blida, yang merupakan garis terdepan pertahanan. Lebih dari 60.000 tentara ada di sana. Adalah sangat sulit bagi kelompok anti pemerintah untuk melakukan aksi mereka di daerah tersebut yang dikelilingi oleh markas militer. Apalagi aparat keamanan baru datang berjam-jam setelah terjadi pembantaian, seperti pembantaian di Sidi Rais yang terjadi selama empat jam. Padahal, markas militer dan dinas keamanan hanya berjarak satu kilometer dari tempat pembantaian. Sementara itu, mereka baru datang setelah kelompok pembantai lari. Tentu saja, ini hanya bisa terjadi lewat kerjasama dengan dinas keamanan dan pihak militer. Tidak hanya itu, pembantaian dan serangan teroris tidak pernah terjadi di daerah-daerah elit seperti daerah Club Des Pines, tempat mukim para pejabat tinggi dan perwira militer. Yang lebih mengherankan, dari beberapa penyerang yang mati dalam pembantaian itu diketahui tidak dikhitan. Padahal, laki-laki Muslim di Aljazair dipastikan sudah dikhitan. Berarti pembantainya kemungkinan besar adalah orang kafir.
Melihat fakta di atas, pembantaian ini sangatlah sulit kalau dilakukan oleh kelompok Islam yang beriman dan bertakwa. Kemungkinan yang paling mungkin ada tiga: (1) militer dan dinas keamanan Aljazair sendiri; (2) kelompok Islam yang dibentuk dan telah disusupi oleh militer dan dinas keamanan; (3) campur tangan asing seperti Prancis dengan menggunakan intelijen asing.
Dalam situs Hidayatullah.com, ada sebuah wawancara dengan Impact Internasional terbitan Inggris dengan Prof. Dr. Abdelhamid Brahim, bekas PM Aljazair (1984-8 yang kini memimpin Pusat Studi Maghribi London, yang menyingkap rahasia di balik pembantaian ini. Menurutnya, skenario besar itu melibatkan pemerintah Prancis yang mengontrol militer Aljazair, dan kemudian militer yang mengontrol pemerintah setempat. Tujuannya adalah untuk melanggengkan kepentingan penjajah Prancis dan antek-anteknya di negara itu.

Pelajaran dari Aljazair
Banyak pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan perjuangan negeri Islam Aljazair ini. Pertama, negeri ini telah menunjukkan kepalsuan sistem demokrasi, yang katanya memberikan kedaulatan kepada suara mayoritas. Sebesar apa pun kebebasan yang diberikan demokrasi tidak akan memberikan peluang bagi Islam yang kâffah, ideologis, dan politis untuk berkuasa. Hal ini didukung oleh negara-negara Barat yang katanya kampiun demokrasi.
Kedua, jalan demokrasi terbukti berdasarkan fakta, tidak bisa digunakan oleh umat Islam dalam perjuangannya. Sebab, bagaimanapun, pihak penguasa status quo tidak akan pernah memberikan kemenangan kepada kelompok Islam, hatta kemenangan itu diperoleh secara demokratis.
Sesungguhnya penguasa sekular tidak pernah menginginkan tejadinya perubahan sistem sekular yang telah menguntungkan mereka dan negara-negara asing pendukung mereka. jKarena itu, yang terpenting dalam mencapai tegaknya kekuasaan Islam (Khilafah Islam) adalah lewat kesadaran umum masyarakat dan elit-elit politik, termasuk militer. Harus juga dilakukan upaya perjuangan politik dengan membongkar kerusakan sistem sekular yang ada berikut penguasa-penguasanya yang telah bersekongkol dengan negara-negara asing.
Solusi untuk menyelesaikan krisis di Aljazair tidak lain adalah menjadikan Islam sebagai ideologi dan sistem kehidupan dengan bergabung dalam negara Khilafah Islam. Apa yang dilakukan oleh Hussen Ait Ahmad dan pemimpin Aljazair lainya dengan meminta tolong kepada PBB adalah kebodohan politik. Sebagai alat negara-negara imperialis, pastilah PBB akan bertindak untuk menguntungkan negara-negara imperialis tersebut. [FW]
Filed under: Arsip Al-Wa'ie